Remahan.com

Masa Transisi, Pertamina dan Chevron Masih Hitung-hitung, Riau Dapat Apa?

REMAHAN.com - Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan transisi pengelolaan Blok Rokan dari Chevron Pacific Indonesia (CPI) ke PT Pertamina (Persero) hingga tahun 2021 masih dalam tahap penghitungan. Kedua pihak memiliki dasar-dasar penghitungan yang akan ditengahi oleh SKK Migas.

"Masih dalam pembahasan karena 3-4 opsi itu sangat ditentukan oleh masing-masing dasar penghitungan pertamina maupun Chevron. SKK akan menengahi," kata Dwi usai Pembukaan Konferensi Pers Gas Indonesia Summit & Exhibition di JCC, Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Dwi Soetjipto seperti dimuat CNBCIndonesia.com, mengatakan pihaknya akan mengecek dasar-dasar penghitungan kedua pihak. Termasuk mengecek masing-masing data sudah benar atau belum. Jika data yang masuk salah maka keduanya akan melakukan penghitungan yang berbeda juga.

"SKK akan berada di tengah untuk mengecek masing-masing. Setelah itu silakan masing-masing ambil keputusan win-win solution seperti apa," ungkapnya.

Menurutnya, SKK Migas tidak bisa tidak mengarahkan pada win-win solution bagi Pertamina ataupun Chevron. Sebab, transisi ini sangat penting untuk mempertahankan produksi yang sudah ada di kontraktor.

Baca: Realisasi Investasi di Pekanbaru Meningkat 285 persen

Ini, kata dia, yang akan menjadi tantangan bagi semuanya. Termasuk bagi Pertamina yang akan mengoperasikan. "SKK berkepentingan bagaimana produksi lifting seoptimum mungkin. Jangan sampai terjadi seperti Mahakam," ujar Dwi.

Waktu dua tahun lagi dirasa cukup oleh Dwi Soetjipto untuk mempersiapkan semuanya. Diharapkan proses transisi bisa selesai dalam 2 tahun.

Sementara itu disisi lain, berbagai elemen masyarakat Riau dan Pemerintah Provinsi dari awal juga meminta untuk dapat mengelola Blok Rokan yang habis masa kontraknya dari Chevron tersebut. Sebab kemanfaatan keberadaan Blok Rokan bagi masyarakat Riau dinilai masih sangat kurang. Padahal minyak dari Blok Rokan puluhan tahun menjadi sumber pendapatan utama negara.

Juga, sudah beberapa kali melakukan musyawarah di Lembaga Adat Melayu Riau, dan mendatangi langsung pihak Kementerian ESDM. Namun sejauh ini belum terdengar kabar pemerintah mau melibatkan Pemprov Riau dalam pengelolaannya. Pemerintahan pusat masih mengabaikan keinginan masyarakat dan Pemprov Riau. Rm

200 0

Artikel Terkait

Meski Pandemi, GAPKI Optimis Devisa Ekspor Sawit 2020 Naik
Meski Pandemi, GAPKI Optimis Devisa Ekspor Sawit 2020 Naik

Ekonomi

Meski Pandemi, GAPKI Optimis Devisa Ekspor Sawit 2020 Naik

MbS akan Jadi Pemilik Klub Terkaya di Dunia
MbS akan Jadi Pemilik Klub Terkaya di Dunia

Ekonomi

MbS akan Jadi Pemilik Klub Terkaya di Dunia

Benarkah Ruangguru Perusahaan Asing dari Singapura?
Benarkah Ruangguru Perusahaan Asing dari Singapura?

Ekonomi

Benarkah Ruangguru Perusahaan Asing dari Singapura?

Artikel Lainnya

PHRI Sebut Ratusan Hotel Tutup Operasional
PHRI Sebut Ratusan Hotel Tutup Operasional

Ekonomi

PHRI Sebut Ratusan Hotel Tutup Operasional

Pelaku Usaha Diingatkan Tetap Bayarkan THR
Pelaku Usaha Diingatkan Tetap Bayarkan THR

Ekonomi

Pelaku Usaha Diingatkan Tetap Bayarkan THR

Samsung Dirikan Pusat Riset Rp 3 T di Vietnam
Samsung Dirikan Pusat Riset Rp 3 T di Vietnam

Ekonomi

Samsung Dirikan Pusat Riset Rp 3 T di Vietnam

Komentar